Penandatanganan Kesepakatan Bersama Pemkot Pasuruan Kerjasama Dengan Politeknik Negeri Malang


Mitra Pasuruan – Penandatangan kesepakatan bersama antara Pemerintah Kota Pasuruan dengan Politeknik Negeri Malang, kerjasama bidang pendidikan, penelitian, pemberdayaan masyarakat, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Acaranya dilaksanakan  Rabu (27/2/2019) bertempat di Kampus Politeknik Negeri Malang Jalan Soekarno Hatta Nomor 9, Malang. Kesepakatan bersama di hadaan Sekretaris Daerah Kota Pasuruan, H.  Bahrul Ulum.

Ikut menyaksikan pula,  Asisten 1 Pemerintahan, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Kepala Bidang pada Badan Perencanaan Penelitian Pengembangan Daerah, Plt. Inspektur, Plt Kepala Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik, Plt. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Kepala Bagian Pemerintahan, Kepala Bagian Umum, Pembantu Direktur/Staf Ahli/Ketua jurusan Politeknik Negeri Malang.

“Program studi yang ada di Poltek ini sebanyak 23 dengan 7 jurusan, Jumlah mahasisw sebanyak 11.000. Ada program S2 dan ada kelas jauh. Diharapkan dengan kerjasama dengan Pemerintah Kota Pasuruan bisa saling menguntungkan. Wakil Walikota Pasuruan dulu pernah kuliah di Kampus Politeknik Negeri Malang,” papar Direktur Politeknik Negeri Malang, Drs. Awan Setiawan, MM.

Wakil Walikota Pasuruan, Raharto Teno Prasetyo, ST mengatakan kerjasama dengan Politeknik Negeri Malang membutuhkan konsentrasi dan tenaga. Kerjasama tersebut sudah ada payung yang mengayomi dan merupakan skala prioritas. Karena Kota Pasuruan mempunyai industri mebel dan logam.

Teno berharap dengan kerjasama ini Politeknik Negeri Malang bisa memberikan kontribusi terhadap Pemerintah Kota Pasuruan serta dapat meningkatkan dan mengembangkan potensi-potensi yang ada di Kota Pasuruan sehingga perekonomian dan lebih meningkat.

Lebih lanjut dikatakan, kerjasama dengan Politeknik Negeri Malang dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang tata cara pelaksanaan kerjasama daerah. (Yn)

Posting Komentar

0 Komentar