Penandatanganan Komitmen Bersama Pemberantasan Korupsi Pemprov Jatim Bersama KPK


Mitra Pasuruan – Rapat koordinasi dan evaluasi serta pemandatanganan komitmen bersama pemberantasan korupsi terintegrasi di Kantor Pemerintah Propinsi Jatim bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pelaksanaan penandatanganan komitmen bersama KPK dilakukan bersama Gubernur Jatim, Khofifah Indarparawansah,  WakilGubernur dan 38 kepala daerah di Jawa Timur. Acaranya dipusatkan  di Gedung Negara Grahadi Surabaya.

Dikatakan Gubernur Jawa Timur Khififah Indar Parawansa, hasil monitoring di beberapa kabupaten /kota oleh tim KPK, salah satunya Pelaporan program aksi terintegrasi yang terferifikasi KPK. Dari 38 kabupaten/ kota rata-rata nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK mendapat 66,% – 68%. Nilai tersebut lebih tinggi dari rata-rata nilai tingkat nasional 58%.

Adapun scoring sektor strategis meliputi perencanaan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, manajemen ASN, Dana Desa, Optimalisasi Pendapatan Daerah, pengaman barang milik daerah.

Khofifah Indar Parawansa menambahkan, monitoring dilaksankan dalam rangka ingin mendapatkan pengenalan, cara-cara penanganan prefentif dan pencegahan secara dini tindak korupsi di wilayah Jawa Timur

Namun adapun kendala yang ditemui di lapangan oleh tim supervisi banyak pada sektor pendanaan, pengadaan barang dan jasa terhadap aplikasi yang belum terintrgrasi, hingga sektor manajemen ASN, tentang implementasi penambahan anggaran pegawai (TPP).

KPK sendiri melalui petunjuk Gubernur Jawa timur, akan terus melaksanakan rencana aksi ini di tahun 2019 kedepan untuk mendapatkan sisstem aplikasi dan penganggaran secara efektif, efisien,serta terbuka dan terintegritas serta mewujudkan pemerintahan yang Good gGvernment dan Clean Government.

Sementara dikatakan Pimpinan KPK Alexander Marwata, penandatanganan komitmen tujuannya untuk memiliki komitmen bersama antar KPK dan kepala daerah agar tidak lagi takut KPK. Melaksanakan dan membangun internal pemerintah yang lebih baik, serta penguatan Aparatur Pengawas Internal Pemerintah.

Dijelaskan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata,  di Jawa Timur sudah ada 13 kepala daerah tertangkap karena tindak korupsi ataupun OTT. Menurutnya, menangkap koruptor bukan suatu prestasi bagi KPK. Justru prihatin karena itu merupakan tragedi yang tidak diinginkan masyarakat, yang sudah memberikan amanah kepada pemimpin daerahnya.

KPK berharap acara ini bisa menjadi titik awal pemberantasan korupsi yang substansial, dan bukan hanya seremonial semata.

Dalam acara Kominten Bersama KPK hadir pula, Kepala Unit Koordinasi dan Supervisi Bidang Pencegahan (Korsupgah) KPK Asep Rahmat Suwanda, Wakil Gubernur, Ketua DPRD Prop Jatim, Sekda Prov, bupati dan walikota Se Jawa Timur. (Yn)

Posting Komentar

0 Komentar