Rakor Dan Singkronisasi Perencanaan Pembangunan Sosbud Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Kota Sehat Kota Pasuruan


Mitra Pasuruan - Rapat koordinasi (Rakor) dan sinkronisasi perencanaan pembangunan sosial budaya dalam rangka penyusunan dokumen kota sehat Kota Pasuruan Tahun 2019. Rakor diselenggarakan selama 2 hari, yaitu Senin –  Selasa (25 – 26/2/2019) bertempat di Valencia Bakery, Cafe and Resto Jalan Hayam Wuruk, Kota Pasuruan.

Penyelenggaranya, adalah Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Pengembangan Kota Pasuruan. Acara tersebut dibuka  oleh Wakil Walikota Pasuruan, Raharto Teno Prasetyo. Yang hadir, Sekretaris Daerah Kota, Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah, Kepala Perangkat Daerah Terkait, Narasumber Dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Ketua dan Anggota Forum Komunikasi Kota Sehat Kota Pasuruan.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Pengembangan Kota Pasuruan, Drs. H. Adri Djoko Srijono, M.Si, menjelaskan untuk menuju kota sehat wistara, tatanan yang diikuti sebanyak 6 tatanan dari 7 tatanan.

Tatanan tersebut, yaitu tatanan permukiman, sarana dan prasarana umum,  tatanan sarana lalulintas tertib dan pelayanan transportasi; tatanan industri dan perkantoran sehat; tatanan ketahanan pangan dan gizi; tatanan kehidupan masyarakat sehat yang mandiri dan tatanan kehidupan sosial yang sehat.

Tujuan dari pelaksanaan rapat koordinasi ini, adalah menyamakan persepsi terkait indikator dalam penyusunan dokumen kota sehat tahun 2019. mengevaluasi dan memantapkan 17 titik pantau yang menjadi sasaran penilaian. Menyusun dokumen penilaian kota sehat yang baik dan tepat waktu.
Wakil Walikota, Raharto Teno Prasetyo, berharap untuk titik pantau yang diikutkan dalam penilaian Kota Sehat benar–benar mempunyai potensi, keunggulan, inovatif dan bernilai jual. Dengan demikian, nantinya memberi daya tarik tersendiri pada tim juri maupun masyarakat pada umumnya.

“Disamping itu kita harus selalu berkoordinasi dengan mensinkronkan dan mensinergikan semua progam/kegiatan perangkat daerah dengan berorientasi pada kepentingan dan kebutuhan masyarakat yang menjadi objek dan sasaran,” ujar Teno.

Penyampaian dokumen Kota Sehat ke Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur paling lambat pada 28/2019 nanti,  untuk dilakukan verifikasi tim pembina Provinsi sebelum dikirim ke tim KKS Pusat. Karena keterbatasan waktu dalam penyusunan dokumen, maka bagi perangkat daerah yang belum mengembalikan permintaan data pendukung Kota Sehat dengan titik pantaunya untuk segera melengkapinya. (Yn)

Posting Komentar

0 Komentar