Kota Pasuruan Bersiap Diri Menuju Kota Smart City

Mitra Pasuruan - Kota Pasuruan saat ini sedang menerapkan program Smart City mandiri. Sebuah program solusi cerdas terhadap permasalahan perkotaan, dengan mengintegrasikan data dan aplikasi antar OPD melalui implementasi kebijakan tata kelola teknologi informatika dan komunikasi.

Pelaksana tugas (Plt) Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Pasuruan, Fendy Krisdiyono, SP. MM, mengatakan, dengan anggaran tahun 2019 sebesar Rp 11 milyar, Dinas Kominfo Kota Pasuruan berupaya menata jaringan dan mensinkronisasi 18 aplikasi yang tersebar di berbagai OPD yang belum terintegrasi dengan baik.

Sebelumnya, aplikasi dibangun oleh penyedia dan sekarang rata-rata sudah putus kontrak. “Kondisi ini menyulitkan Dinas Kominfo untuk mengintegrasikannya maupun mengembangkannya, “ungkapnya. Program Smart City, adalah program kementrian Kominfo, Kemendagri, dan kementrian Lingkungsn Hidup. Pencanangannya, program Smart City di 100 kota se-Indonesia. Tahun 2017 terealisasi 50 kota dan tahun 2018 terealsasi 25 kota lagi.

Dan tahun 2019 tinggal 25 kota lagi. Kota Pasuruan ikut memperebutkan, namun gagal mendapakan program tersebut. Letak kegagalannya ada di komitmen pimpinan daerahnya. Namun, tekad untuk mewujudkan kota Smart City terus dilakukan dengan cara biaya sendiri atau di sebut Smart City mandiri. Upaya ini sudah mendapat persetujuan dari pihak asessor.

Untuk mewujudkan Smart City perlu pijakan hukum berupa Peraturan Wali Kota sebagai komitmen pimpinan daerah untuk meningkatkan kolabirasi data dan aplikasi antar OPD melalui implementasi kebijakan tata kelola teknologi informatika dan komunikasi.

Smart City didukung teknologi Informatika (IT) canggih, memiliki keunggulan kecepatan akses data dan informasi antar lembaga di Kota Pasuruan. Ada 41 OPD, 8 Puskesmas, 4 Kecamatan dan 34 kelurahan yang akan terkoneksi. Sehingga, segala permasalahan yang muncul akan segera bisa di atasi.

Ada 30 urusan masalah perkotaan, mulai soal sampah, pendidikan, kesehatan dan urusan lainnya yang diprioritaskan penyelesaiannya. Misal, jika ada banjir akibat dari penyumbatan saluran air, OPD terkait akan segera berperan, karena informasi secara otomatis dengan cepat menyebar ke masing-masing OPD.

DLHKP akan segera membersihkan sampahnya. Dinas Kesehatan akan menangani dampak penyakitnya. BPBD turun lapangan untuk mengevakuasi warga dan tindakan penyelamatan, serta Dinas Sosial akan ngurusi bantuan logistik.

Di dalam pemerintahan ada Electronik Govermen (Egof). Dengan Egof, segala surat dinas akan lebih cepat sampai tujuan dan pengirim bisa mengetahui suratnya sudah dibaca atau belum. Bahkan, kemana arah disposisi pimpinan pun bisa diketahui. “Pintar dimulai dari kebijakan, tidak selalu IT. Karena IT hanya alat bantu, ” jelas Fendy, panggilan akrabnya. (DK)