Kades-Bendahara Dhompo Kraton Dituntut 4,5 Tahun Penjara



Mitra Pasuruan – Kepala Desa Dhompo, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, Nur Kholis dan bendahara desa setempat, Muslich, bakal mendekam lama di penjara. Itu, seandainya majelis hakim Tipikor Surabaya sepakat dengan tuntutan yang diajukan JPU Kejari Kabupaten Pasuruan.

Dalam sidang yang digelar Senin (1/4), JPU Kejari Kabupaten Pasuruan menuntut hukuman 4 tahun 6 bulan. Keduanya bukan saja dituntut hukuman badan. Karena mereka juga dituntut hukuman denda dan wajib mengembalikan kerugian negara.

Kasi Pidsus Kejari Kabupaten Pasuruan Denny Syaputra menyampaikan, kedua terdakwa didakwa melanggar pasal 2 subsider pasal 3 subsider pasal 9 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sebagai aparatur desa, menurut Denny, keduanya telah menyalahgunakan kewenangannya untuk mengeruk keuntungan pribadi. Hal itulah yang membuat Kejari menuntut hukuman tersebut. “Jangan main-main dengan uang negara. Berani korupsi akan kami tuntut tinggi,” katanya.

Atas putusan itu, penasihat hukum terdakwa, Wiwin Ariesta memandang kalau kliennya tak pantas dihukum tinggi. Pasalnya, kedua kliennya hanya salah administrasi. Bukan melakukan tindak korupsi. “Buktinya ada pengembalian keuangan negara. Jadi, tidak ada niat korupsi. Hanya kesalahan dalam administrasi,” terangnya.

Camat Kraton Muhammad Haris meminta agar perkara tersebut bisa menjadi pembelajaran bagi kades-kades yang lain. Sehingga, mereka terhindar dari kasus hukum. “Kami berharap hal ini bisa menjadi pelajaran, supaya tidak terulang kejadian serupa,” pintanya.

Diketahui, Kades dan Bendahara Dhompo tersandung masalah. Keduanya ditangkap polisi gara-gara disebut-sebut telah memanipulasi honor kader-kader posyandu dan juga para ketua RT dan RW desa setempat. Selain honor, keduanya juga ditengarai mengembat dana pembangunan desa.(DK)

Posting Komentar

0 Komentar